Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma akhirnya buka suara soal penggeledahan gedung Kementerian Sosial (Kemensos).
KPK menggeledah gedung Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras Kemensos pada Selasa (25/5/2023).
Penggeledahan dilakukan untuk https://www.rtpkas138.xyz/ pengumpulan barang bukti. Atas hal tersebut, Risma pun mengungkapkan fakta-fakta dan sikapnya atas penggeledahan dan kasus korupsi bansos beras yang terjadi pada 2020 tersebut.
Berikut ini lima fakta yang dibeberkan Risma:
1. Kronologi Penggeledahan
Dalam kesempatan ini, Risma membeberkan kronologi penggeledahan kantornya oleh KPK
“Jadi kemarin ceritanya saat saya kerja rapat di ruang rapat sana sama staf tiba-tiba ada dari umum sampaikan ke saya, bu ada KPK mau ke (Ditjen) Dayasos,” ungkap Risma dalam konferensi pers, dikutip Kamis (25/5/2023).
Menurutnya, dirinya telah telah menangkap ada sesuatu yang tidak beres atas program yang dijalankan pada masa menteri sebelumnya. Dirinya meminta waktu KPK untuk menjelaskan persoalan secara umum.
“Kemudian, bolehkah saya ketemu dulu saya bilang maukah ketemu dulu oh iya mau kpk. Terus dijemput staf saya naik saya temui di ruang tamu, saya ada beberapa staf termasuk pak Don pak Ruben ada Inspektur saya kemudian dia cerita mau cari data di Kemensos,” paparnya.
Adapun, Risma sepenuhnya mendukung penggeledahan oleh KPK, sehingga tidak akan melakukan intervensi.
“Silakan saya bilang, saya kan gak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Mereka naik, saya gak tau mau ke lantai mana saya enggak tahu ada yang antar,” papar Risma.
Saat penggeledahan, Risma melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. “Terus habis itu sudah malam enggak malam sih, sore sebelum maghrib sampaikan sudah selesai bu mau turun ketemu saya mau pamit udah ketemu saya kita ngobrol sebentar saya ditunjukkan sama staf berita acaranya,” ujarnya.
Mantan Walikota Surabaya ini tidak melihat berita acara secara rinci, akan tetapi dipastikan kejadian ini terjadi pada 2020 sebelum menjadi menteri.
2. Kejanggalan Pengadaan Bansos Beras
Risma menilai dugaan kasus korupsi di Kemensos ini cukup aneh. Keanehan ini muncul dari aliran uang yang mengalir ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos). Risma mengaku membaca berita acara kasus ini. Dari berita acara diketahui kasus tersebut muncul pada September 2020.
“Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa,” ujarnya.
“Saya juga bingung saya pelajari saya kan PNS dan saya dari separuh PNS. Itu saya berada di satu tempat Bappeda dan Bina Pembangunan mulai staf sampai saya kepala Bappeda sampai Kabag Bina Pembangunan. Itu saya megang anggaran 50% waktu saya PNS,” paparnya.
Dengan demikian, dia mengaku tidak mungkin tidak tahu mekanisme pengadaan ini. Dia mengimbau agar PNS Kemensos tidak korupsi dan menjalankan anggaran sesuai aturan. Menurutnya, kejadian penggeledahan oleh KPK di kantornya bukan lah aib. Risma bahkan mengaku senang hal ini terkuak.
“Makanya saya senang, biar temen-teman di Kemensos juga tau kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan itu kejadian akan berulang,” katanya.
3. Mutasi & Non-Job
Risma mengaku staf di Kemensos yang diduga terlibat dalam kasus bansos beras itu pun sudah dimutasi dan dinonjobkan.
“Yang jelas semua staf itu tidak ada di sini di kantor pusat. Sejak saya mendengar, ya,” ujar Risma saat jumpa pers di kantor Kemensos, Rabu (24/5/2023).
“Yang terlibat ini, yang saya langsung pindah ke suatu tempat, yang dia tidak megang keuangan, yang berat gitu lho,” paparnya.
Mantan walikota Surabaya tersebut mengatakan mutasi itu dilakukan agar Kemensos di bawah kepemimpinannya tidak ada masalah apapun. Dia juga mengaku sudah meminta Inspektorat untuk mengawal program di Kemensos.
“Saya pindah, karena kan kalau ada salah saya kan harus meriksa, nah waktu kita habis karena saya butuh inspektur untuk program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri, kemudian ada masalah,” ungkapnya.
“Ya saya mendengar aja. Iyalah (dipindah), saya juga takut nanti kalau impact-nya kan gitu,” kata Risma.
4. Terkait Juliari
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan korupsi bantuan sosial dalam bentuk beras yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bukanlah periode saat ia menjabat sebagai menteri.
Ia mengaku tidak tahu menahu kasus ini. Risma pun enggan berspekulasi bahwa kasus ini terjadi saat menteri yang menjabat sebelum dia, yakni Juliari Batubara. Juliari telah divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor dalam kasus korupsi bansos Covid-19.
“Saya enggak tahu, ojo dipancing, aku enggak mau ngomong itu,” kata Risma saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Ia menekankan, yang jelas, kasus korupsi yang tengah diusut KPK saat ini terjadi pada pertengahan 2020 dan melibatkan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistik. Oleh sebab itu, Risma kembali menekankan tak tahu menahu kasus yang terjadi saat ini.
“Yang jelas saya mau amankan sesuai perintah presiden, saya tidak boleh (salurkan bansos) dalam bentuk natura atau barang jadi bentuknya uang dan itu saya lakukan. Saya enggak mau ngomong yang lain,” tuturnya.
5. Tak Ada Bansos Beras di Era Risma
Saat konferensi pers, Risma mengaku tidak menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beras pada 2021 dan 2022. Sejak dilantik pada 23 Desember 2020, Risma mengaku memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi berpesan bahwa penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk cash atau uang tunai, bukan barang.
“Beliau sampaikan ke saya, Bu kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang sehingga saat ada perintah itu bukan dari Pak Presiden, untuk saya beri bansos beras 2021, itu saya tolak,” tegasnya.
“Saya tidak mau karena saya pegang perintah Pak Presiden, jangan bantu dalam bentuk barang tapi dalam bentuk uang,” kata Risma.
Dia memastikan bahwa tidak ada pemberian bansos dalam bentuk barang pada 2021 dan 2022. “Tidak ada karena saya tolak. Itu cukup berat saat itu untuk saya menolak.”
Jika bentuk barang, Risma mengaku pegawasan rumit dan waktunya akan habis mengawasi barang ini. Oleh karena itu, setiap bantuan bansos di eranya disalurkan dalam bentuk barang.
“Kemarin minyak goreng saya gak mau dalam bentuk barang, uang saja. Apalagi, BBM, saya tidak mau kalau bentuk barang,” tegasnya.