Rencana KUA untuk Semua Agama, Dirjen Bimas Katolik: Tak Kurangi Peran Gereja Katolik

rencana-kua-untuk-semua-agama-dirjen-bimas-katolik-tak-kurangi-peran-gereja-katolik

Dirjen Bimas Katolik Kemenag, Suparman, menilai kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk semua agama, tidak mengurangi peran gereja Katolik.

KUA justru membantu umat Katolik untuk bisa melaksanakan kewajibannya dalam hal urusan pernikahan, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan mekanisme yang berlaku.

“Tepat sekali Bapak Menteri Agama, menjadikan KUA tidak lagi untuk melayani umat Islam saja, tetapi menjadi pusat pelayanan semua agama. Jadi Ditjen Bimas Katolik dan umat Katolik hendaknya melihat momen ini sebagai kesempatan emas,” kata Suparman dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: Menag Yakin Program KUA jadi Tempat Pernikahan Semua Agama Didukung Banyak Pihak

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Jadi sekali lagi saya sampaikan KUA tidak membatasi atau mengurangi peran gereja Katolik. KUA justru membantu umat Katolik,” tambahnya.

Ia menegaskan, Ditjen Bimas Katolik akan menindaklanjuti kebijakan Menteri Agama dengan berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Bimas di lingkungan Kementerian Agama.

“Pastinya kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Direktorat Jenderal Bimas lainnya di lingkungan Kementerian Agama agar apa yang telah digagas Bapak Menteri Agama ini bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.

Baca Juga: Menag Akan Jadikan KUA Tempat Pencatatan Pernikahan untuk Semua Umat Beragama di Indonesia

Suparman juga menyambut baik rencana menjadikan aula KUA sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun lainnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas optimistis usulan untuk menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama akan mendapatkan dukungan banyak pihak.

Lantaran usulan tersebut bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama.

Golkar Terbuka bila PPP Ingin Bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

golkar-terbuka-bila-ppp-ingin-bergabung-ke-koalisi-prabowo-gibran

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya akan menerima PPP bila memang nantinya ingin bergabung denga koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Prabowo-Gibran didukung oleh yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, empat partai non-parlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda.

Menurut dia, sejak awal koalisi pendukung Prabowo-Gibran akan terbuka untuk menerima partai politik (parpol) yang tidak mendukung mereka di Pilpres 2024.

Baca Juga: AHY Serahkan kepada Prabowo soal PPP Gabung ke Koalisi Indonesia Maju

“Gini, dari sejak awal Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa koalisi indonesia maju adalah koalisi yang sangat inklusif yang akan merangkul semua komponen terbaik bangsa karena kita punya komitmen untuk bagaiman menjadikan Indonesia maju sehingga insyaAllah tidak ada yang ditinggalkan,” kata Ace di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/2/2024).

Namun, parpol yang ingin bergabung harus setuju dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh koalisi Prabowo-Gibran.

“Jadi bagi kami prinsipnya siapapun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menunggu keputusan Rapat Pimpinan Partai Nasional (Rapimnas) untuk menentukan langkah PPP di pemerintahan selanjutnya.

Sandi menjelaskan, secara pribadi dirinya siap jika pemerintah selanjutnya mengajak masuk ke kabinet.

Hal tersebut tidak terlepas untuk membantu pemerintah membangun bangsa.

Namun langkah tersebut tentu menunggu hasil keputusan Rapimnas PPP.

Di sisi lain pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih nantinya. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

Baca Juga: PPP Tunggu Rapimnas untuk Putuskan Sikap di Pemerintahan Selanjutnya

“Kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya,” ujar Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Kalender Jawa Maret 2024 Lengkap dengan Weton dan Penanggalan Hijriah, Ini Link Unduh PDF-nya

kalender-jawa-maret-2024-lengkap-dengan-weton-dan-penanggalan-hijriah-ini-link-unduh-pdf-nya

Kalender Maret 2024 terdiri dari 31 hari. Tanggal 1 Maret 2024 bertepatan dengan 20 Syakban 1445 Hijriah dan dalam kalender Jawa merupakan pasaran pahing atau weton Jumat pahing.

Adapun 31 Maret 2024 bertepatan dengan 20 Ramadan 1445 Hijriah dan dalam kalender Jawa merupakan pasaran pahing atau weton Minggu pahing.

Hingga kini, kalender Jawa masih menjadi acuan terutama bagi sebagian besar masyarakat Jawa.

Kalender Jawa adalah penanggalan yang memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat.

Baca Juga: Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Maret 2024, Ada 4 Tanggal Merah Menurut SKB 3 Menteri

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Penanggalan Jawa biasanya digunakan untuk menghitung weton, menentukan hari baik pernikahan hingga membaca perwatakan maupun peruntungan.

Weton adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti hari kelahiran. Weton Jawa dihitung dengan menggabungkan hari dalam seminggu dengan lima hari pasaran Jawa.

Pasaran dalam kalender Jawa terdiri dari Kliwon (Kasih), Legi (Manis), Pahing (Jenar), Pon (Palguna), dan Wage (Cemengan).

Dalam penanggalan Jawa, nama bulan berbeda dengan kalender Masehi. Urutan nama bulannya yakni Sura, lalu Sapar, Mulud atau Rabingulawal, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela, dan Besar.

Berikut tanggal dalam kalender Jawa Maret 2024 lengkap dengan penanggalan hijriah.

Baca Juga: Libur Awal Puasa Ramadan 2024 Berapa Hari? Ini Jadwalnya Menurut Kalender Pendidikan

Kalender Jawa Maret 2024
Jumat Pahing, 1 Maret 2024 = 20 Syakban 1445 H
Sabtu Pon, 2 Maret 2024 = 21 Syakban 1445 H
Minggu Wage, 3 Maret 2024 = 22 Syakban 1445 H
Senin Kliwon, 4 Maret 2024 = 23 Syakban 1445 H
Selasa Legi, 5 Maret 2024 = 24 Syakban 1445 H
Rabu Pahing, 6 Maret 2024 = 25 Syakban 1445 H
Kamis Pon, 7 Maret 2024 = 26 Syakban 1445 H
Jumat Wage, 8 Maret 2024 = 27 Syakban 1445 H
Sabtu Kliwon, 9 Maret 2024 = 28 Syakban 1445 H
Minggu Legi, 10 Maret 2024 = 29 Syakban 1445 H
Senin Pahing, 11 Maret 2024 = 30 Syakban 1445 H
Selasa Pon, 12 Maret 2024 = 1 Ramadan 1445 H
Rabu Wage, 13 Maret 2024 = 2 Ramadan 1445 H
Kamis Kliwon, 14 Maret 2024 = 3 Ramadan 1445 H
Jumat Legi, 15 Maret 2024 = 4 Ramadan 1445 H
Sabtu Pahing, 16 Maret 2024 = 5 Ramadan 1445 H
Minggu Pon, 17 Maret 2024 = 6 Ramadan 1445 H
Senin Wage, 18 Maret 2024 = 7 Ramadan 1445 H
Selasa Kliwon, 19 Maret 2024 = 8 Ramadan 1445 H
Rabu Legi, 20 Maret 2024 = 9 Ramadan 1445 H
Baca Juga: Kalender Hijriah 2024 PDF Resmi dari Kemenag, Kapan Ramadan dan 1 Syawal 1445 H?

Kamis Pahing, 21 Maret 2024 = 10 Ramadan 1445 H
Jumat Pon, 22 Maret 2024 = 11 Ramadan 1445 H
Sabtu Wage, 23 Maret 2024 = 12 Ramadan 1445 H
Minggu Kliwon, 24 Maret 2024 = 13 Ramadan 1445 H
Senin Legi, 25 Maret 2024 = 14 Ramadan 1445 H
Selasa Pahing, 26 Maret 2024 = 15 Ramadan 1445 H
Rabu Pon. 27 Maret 2024 = 16 Ramadan 1445 H
Kamis Wage, 28 Maret 2024 = 17 Ramadan 1445 H
Jumat Kliwon, 29 Maret 2024 = 18 Ramadan 1445 H
Sabtu Legi, 30 Maret 2024 = 19 Ramadan 1445 H
Minggu Pahing, 31 Maret 2024 = 20 Ramadan 1445 H

Ketua KPU: Ada 90 Petugas Meninggal saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024

ketua-kpu-ada-90-petugas-meninggal-saat-pemungutan-dan-penghitungan-suara-pemilu-2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan dukacita kepada keluarga petugas pemungutan suara yang meninggal dunia saat bertugas dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut, sejak 14 hingga 23 Februari 2024, terdapat 90 petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meninggal dunia.

Dari 90 petugas tersebut, 60 merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 30 petugas ketertiban TPS.

“Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini, hari ini Jumat 23 Februari, data yang kami terima dari teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, petugas pemungutan suara yang meninggal ada 90 orang,” ujar Hasyim saat jumpa pers di kantor KPU Pusat, Jumat (23/2/2024).

Hasyim menambahkan, KPU telah memberikan santunan kepada keluarga dari 20 orang petugas pemungutan suara yang meninggal dunia dan sisanya masih dalam proses.

Baca Juga: Sempat Bertugas Pakai Kursi Roda, Anggota KPPS di Grobogan Berakhir Rawat Inap di Rumah Sakit

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Besaran santunan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan yakni sebesar Rp36 juta untuk santunan meninggal dunia dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

Besaran santunan tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada.

“Selebihnya masih dalam proses. Kami turut berdukacita atas meninggalnya saudara-saudara kita petugas TPS,” ujarnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada almarhum untuk mejadi petugas pada saat pemungutan dan penghitungan suara,” tambah Hasyim.

Bahlil: Anggaran Program Makan Siang dan Susu Gratis dari APBN

bahlil-anggaran-program-makan-siang-dan-susu-gratis-dari-apbn

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa anggaran program makan siang dan susu gratis berasal dari APBN.

Hal tersebut diungkapkan Bahlil kepada wartawan saat ditemui di Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

“Kalau makan siang gratis pasti dari APBN. Masak dari swasta makan siang gratis. Tapi tinggal alokasi anggarannya dibahas oleh tim,” kata Bahlil dikutip dari Tribunnews.com.

Seperti yang diketahui, program makan siang dan susu gratis untuk anak merupakan fokus dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Akan tetapi dalam implementasinya, program ini banyak mendapatkan sorotan karena membutuhkan dana besar.

Selain itu, kubu Prabowo-Gibran juga menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan mencapai seluruh anak pada 2029.

Terkait program ini, Bahlil menambahkan bahwa hal ini juga bisa membuka peluang investasi dari investor.

Apalagi untuk memenuhi makan siang dan susu gratis dibutuhkan sumber daya yang banyak.

Baca Juga: Jawab Gibran soal Rencana Prabowo Bentuk Kemenko untuk Urus Makan Siang Gratis

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Bagus dong. Itu makan siang gratis itu investasi yang pertama soal susu. Sapi pasti buat investasi,” tutur Bahlil.

“Terus bagaimana penciptaan-penciptaan kawasan pertumbuhan baru dengan pangan di daerah-daerah. Akan ada 45 ribu dapur yang disiapkan kalau tidak salah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga menyampaikan, program makan siang dan pemberian susu gratis bagi anak bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

“Sudah pasti masuk (APBN),” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jumat (23/2/2024).

Airlangga menyebut, program makan siang dan susu gratis itu rencananya bakal dibahas di sidang kabinet pada Senin pekan depan.

“PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin,” ucapnya.

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Kasus Suap Gubernur Malut, Direktur PT Smart Marsindo Kembali Mangkir Panggilan KPK

kasus-suap-gubernur-malut-direktur-pt-smart-marsindo-kembali-mangkir-panggilan-kpk

Direktur PT Smart Marsindo Shanty Alda Nathalia kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK.

Penyidik menjadwalkan pemanggilan Shanty pada Selasa (20/2/2024), namun Caleg dari PDI-Perjuangan itu tidak memnuhi panggilan tanpa keterangan.

Sejatinya Shanty akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyelidikan kasus suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara (Malut) yang menjerat Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik akan membuat jadwal ulang pemeriksan saksi Shanty Alda Nathalia.

Menurut Ali, keterangan saksi diperlukan untuk membuat terang perkara yang ditangani KPK, termasuk menyelidiki dugaan praktik suap pemberian izin pertambangan nikel di Maluku Utara.

Baca Juga: Sempat Mangkir, KPK Bakal Periksa Ulang Shanty Alda Pekan Depan di Kasus Korupsi Gubernur Malut

Namun Ali belum bisa mengkonfirmasi kapan jadwal pemeriksaan Shanty sebagai saksi di KPK.

“Yang bersangkutan Tidak hadir, akan dipanggil kembali,” ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (22/2).

Shanty tercatat sudah dua kali tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan pertama yakni pada Senin (29/1) bulan lalu.

Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Shanty dan Direktur Utama PT Adidaya Tangguh Eddy Sanusi sebagai saksi kasus suap pengadaan dan perizinan proyek di Malut. Namun keduanya mangkir dari panggilan.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan Shanty pada Selasa (20/2), namun lagi-lagi ia tak hadir pada panggilan ulang tersebut.

Menkumham Yasonna Dukung Hak Angket DPR Usut Kecurangan Pemilu 2024: Demi Mencari Kebenaran

menkumham-yasonna-dukung-hak-angket-dpr-usut-kecurangan-pemilu-2024-demi-mencari-kebenaran

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasonna Laoly mendukung wacana yang digulirkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terkait hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.

Pria yang juga Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan itu pun mendorong agar wacana hak angket DPR mengusut kecurangan Pemilu 2024 segera direalisasikan.

Menurut dia, langkah tersebut penting dilakukan untuk mencari kebenaran terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Juga: Jimly: Wacana Hak Angket Cuma Gertakan, Kalau Tak Mau Ucapkan Selamat Jangan Manas-Manasin

“Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada apa-apa. Itu kita letakkan secara proporsional, mari kita teliti secara konstitusional,” kata Yasonna di Kamar Hitung Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P Medan, Kamis (22/2/2024).

Yasonna mengungkapkan dorongan hak angket DPR ini bagian dari instruksi DPP PDI-P. Karena itu, dirinya sebagai kader partai wajib untuk mendukungnya.

“Saya bagian dari DPP, kalau DPP sudah memutuskan saya bagian dari DPP tentu saya harus ikut, sebagai DPP kan, jelas garisnya, kita ini orang partai, tegak lurus, kalau tidak, rusak partai,” ujar Yasonna dikutip dari Kompas.com.

Adapun wacana hak angket DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 awalnya disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar mendesak partai pendukungnya yang berada di DPR yakni PDI Perjuangan dan PPP untuk segera melakukan pemanggilan terhadap KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga: Gaduh Intel Polisi Kepergok Menyusup ke Rapat Relawan AMIN di Yogyakarta, Kapolres Minta Maaf

Hal tersebut perlu dilakukan menyusul banyaknya laporan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Minimum sebenarnya Komisi II (DPR) memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali, masak diam saja,” kata Ganjar, Rabu (21/2/2024).

“Mestinya DPR segera ambil sikap, undang penyelenggara pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu.”

Ganjar menilai perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu atau kedua, lewat jalur partai politik (parpol). Ia mendorong agar parpol di parlemen segera menggulirkan hak angket.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui, hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” kata Ganjar.

Anggota KKB Alenus Tabuni Ditangkap, Sepak Terjangnya Tembak TNI hingga Bunuh Tukang Ojek di Papua

anggota-kkb-alenus-tabuni-ditangkap-sepak-terjangnya-tembak-tni-hingga-bunuh-tukang-ojek-di-papua

Tim Satgas Damai Cartenz menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Alenus Tabuni alias Kobuter di depan Puskesmas Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Minggu (18/2/2024).

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani mengungkapkan Alenus Tabuni merupakan anggota KKB Papua yang namanya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

“Alenus Tabuni alias Kobuter terlibat dan memiliki peran penting dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di wilayah Puncak,” kata Kombes Faizal Rahmadani dalam keterangan resminya yang dikutip pada Rabu (21/2/2024).

Baca Juga: KKB Diduga Sabotase Pemilu, Rampas Ratusan Kotak Suara hingga Pukul Perangkat Distrik di Intan Jaya

Kombes Faizal menjelaskan Alenus Tabuni alias Kobuter awalnya tergabung dalam kelompok KKB pimpinan Goliath Tabuni. Namun demikian, ia kemudian gabung dengan Numbuk Telenggen.

Adapun peran dari Alenus Tabuni dalam aksi kejahatan yang dilakukan KKB, di antaranya terlibat pembakaran base camp PT Unggul tanggal 11 Februari 2021 di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kemudian, pada 14 April 2021, ia terlibat penembakan tukang ojek bernama Udin di dekat balai Kampung Eromaga yang mengakibatkan korban meninggal.

Lalu, pada 24 April 2021, Alenus Tabuni melakukan pemukulan terhadap Kepala Distrik Gome, Nius Tabuni di Distrik Gome.

Selanjutnya, pada 3 Mei 2021 terlibat penembakan anggota TNI di kampung Undome, Distrik Gome. Dalam insiden penembakan itu, korban selamat.

Catat! Naik Mulai 19 Januari 2024, Ini Daftar Limit Transaksi Harian BCA Terbaru

catat-naik-mulai-19-januari-2024-ini-daftar-limit-transaksi-harian-bca-terbaru

PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mengumumkan peningkatan limit transaksi harian untuk hampir semua jenis kartu debit nasabah mulai 19 Januari 2024.

Nasabah pemilik kartu Tahapan Xpresi BCA, Debit BCA Silver/Blue, Debit BCA Platinum, Debit BCA Gold, serta Tapres dan BCA Dollar akan menikmati kenaikan limit transaksi harian ini.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, menjelaskan bahwa peningkatan batas juga mencakup berbagai jenis transaksi, seperti tarik tunai, transfer antar rekening BCA, transfer antar bank, dan transaksi debit.

“Kini, nasabah tak perlu khawatir apabila hendak bertransaksi dalam nilai lebih besar menggunakan berbagai jenis kartu debit BCA,” kata Hera, Senin (8/1/2024) dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Lowongan Kerja 2024, Bank BCA Buka Peluang untuk Lulusan S1 dan S2, Berikut Syarat dan Posisinya

Selain peningkatan batas transaksi, BCA juga melakukan penyesuaian biaya administrasi bulanan untuk rekening khusus Tahapan Xpresi.

Berikut adalah perincian limit transaksi dan biaya administrasi BCA yang berlaku mulai 19 Januari 2024

Daftar Limit Transaksi BCA Terbaru 2024
1, TabunganKu

Tarik tunai:

Saat ini: Rp7 Juta
Per 19 Januari 2024: Rp7 Juta
Transfer antar rekening BCA:

Saat ini: Rp25 juta
Per 19 Januari 2024: Rp25 juta
2. Tahapan Xpresi BCA

Tarik tunai:

Saat ini: Rp7 juta
Per 19 Januari 2024: Rp10 juta
Transfer antar rekening BCA:

Saat ini: Rp25 juta
Per 19 Januari 2024: Rp50 juta
Transfer antar bank:

Saat ini: Rp10 juta
Per 19 Januari 2024: Rp20 juta
Transaksi debit:

Saat ini: Rp25 juta
Per 19 Januari 2024: Rp50 juta
Baca Juga: Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri Terbaru 2024, Ada yang Naik

3. Debit BCA Silver/Blue

Tarik tunai:

Saat ini: Rp10 juta
Per 19 Januari 2024: Rp15 juta
Transfer antar rekening BCA:

Saat ini: Rp50 juta
Per 19 Januari 2024: Rp100 juta